PEMIKIRAN POLITIK KLASIK AL MAWARDI

I.                   PENDAHULUAN

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita Hidayah, Taufiq, dan Inayah-Nya yang tiada terkira, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam yang berjudul “Pemikiran Politik Sunni Masa Klasik (Al Mawardi): Membangun Ketaatan Melalui Kontrak Sosial” dengan tepat waktu. Sholawat dan Salam semoga tercurahkan kepangkuan Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

.Pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah banyak pemikir Islam atau ilmuwan Islam yang bermunculan dalam segi ilmu pengetahuan. Al Mawardi salah satunya, beliau adalah salah satu pemikir Islam, tokoh terkemuka madzhab Syafi’i dan menjadi hakim agung pada Pemerintahan Abbasiyah. Selain itu, beliau adalah seorang penulis yang produktif, karya beliau sangat banyak dalam berbagai cabang disiplin ilmu: Ushul Fiqih, Fiqih, Hadits, Tafsir, Fiqih Siyasah (politik). Dengan Fiqih Siyasahnya ini, namanya sangat menonjol terkenal. Karya penanya yang terkenal salah satunya adalah “Ahkamus Sulthaniyah”, yang menjadi rujukan ilmu politik dan pemerintahan. Didalam Kitab Al Ahkamus Sulthaniyah karya Al Mawardi berisi tentang pokok-pokok kenegaraan, seperti: jabatan khalifah dan syarat-syaratnya, cara pengangkatannya, hubungan antara negara dan rakyat, dasar pokok agar suatu negara dapat berdiri, dan juga mengenai pemecatan khalifah (kapan seorang khalifah diturunkan dari jabatannya) dan hal lain yang berkaitan soal ketatanegaraan.

II.                RUMUSAN MASALAH

A.    Bagaimana Biografi Tokoh?

B.     Bagaimana Pokok-pokok Pemikiran Sang Tokoh?

C.     Bagaimana Analisis: Implikasi dan Relevansi?

III.             PEMBAHASAN

A.    Biografi  Tokoh

Nama lengkap Al Mawardi adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi Al Bashriy Asy Syafi’iy, lahir pada tahun 364 H (974 M) di Basrah. Al Mawardi adalah nama julukan dalam satu keluarga arab yang membuat dan memperdagangkan air mawar.[1] Masa kecil Al Mawardi dihabiskan di kota kelahirannya sampai tumbuh dewasa. Al Mawardi adalah seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya, beliau juga tokoh terkemuka madzhab Syafi’i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada Dinasti Abbasiyah.

Selain sebagai pemikir dan tokoh terkemuka, beliau juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Banyak karya-karya beliau dari berbagai ilmu, seperti ilmu sastra, bahasa, tafsir,  politik dan lain-lain.[2] Beliau tokoh Islam pertama yang menggagas tentang teori politik bernegara dalam bingkai Islam, dan orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi negara lewat buku karangannya yang sangat fenomental yang berjudul Al Ahkam Sulthaniyyah.[3]

a.       Riwayat Pendidikan Al Mawardi

Pendidikan Al Mawardi dihabiskan di Baghdad saat Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Beliau mulai belajar mengenai ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits sejak masa kanak-kanak dengan bersama teman sejawatnya, seperti Hasan bin Ali Al Jayili, Muhammad bin Ma’ali Al Azdi dan Muhammad bin Udai Al Munqari.[4] Beliau mempelajari dan mendalami berbagai ilmu pengetahuan dari ulama-ulama besar. Al Mawardi tipe orang yang tidak puas terhadap ilmu, beliau selalu berpindah-pindah guru dari guru satu ke guru lain dalam menimba ilmu pengetahuan. Diantara guru-gurunya Al Mawardi adalah:

Ø  Ash-Shoymariy

Ash-Shoymariy adalah Abul Qosim Abdul Wahid bin Husein Al Bashriy (wafat pada tahun 386 H), ia mengajar Al Mawardi tentang ilmu fiqih.

Ø  Al Isfiraayni

Al Isfiraayni adalah Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al Isfiraayni (wafat pada tahun 406 H), ia mengajar Al Mawardi tentang Fiqih dan ia tokoh madzhab Asy Syafi’i.

Ø  Al Baqiy

Al Baqiy adalah Abdullah Muhammad Al Bukhori Al Baqiy  (wafat pada tahun 398 H), ia mengajar Al Mawardi mengenai Fiqih.

Ø  Hasan bin Ali bin Muhammad Al Jabiliy, mengajar Al Mawardi mengenai Hadits.

Ø  Muhammad Al Ma’alli bin Ubaidillah, mengajar Al Mawardi mengenai sastra bahasa.

Ø  Muhammad bin ‘Adiy bin Zuhr Al Munqoriy, mengajar Al Mawardi mengenai hadits.[5]

Dengan kedalaman ilmu yang dimiliki Al Mawardi dan ketinggian akhlaknya, membuat Al Mawardi terkenal sebagai panutan yang berwibawa dan disegani banyak orang baik masyarakat umum maupun pemerintah. Setelah selesai belajar ilmu pengetahuan kepada guru-gurunya, Al Mawardi kemudian mengajar di daerah Baghdad, diantara murid yang diajarnya dan menjadi ulama terkemuka adalah:

v  Al Khotib Al Baghdadiy.[6]

v  Ibnu Khoyrun.[7]

v  Abdul Malik bin Ibrohim bin Ahmad Abul Fadhol Al Hamdaniy.[8]

v  Ali bin Husein bin Abdullah Ar Ruba’i.[9]

b.      Karya-karya Al Mawardi

Al  Mawardi seorang penulis yang produktif, disamping kesibukannya sebagai seorang hakim sekaligus sebagai pengajar, beliau meluangkan waktunya untuk membuat sebuah karya. Diantara karya-karya beliau dari berbagai ilmu adalah:[10]

ü  Al Ahkam Sulthaniyah[11]

ü  Adab Al Wazir

ü  Adabud Dunya wa Ad Din

ü  A’lamun Nubuwwah

ü  Adab Al Qadhi

ü  Tashiylun Nadhor wa Ta’jiyl Ad Dhofar

ü  Nashihat Al Muluk

ü  Al Amstal wa Hukm

ü  Al Hawi Al Kabir[12]

ü  An Nukat wal Uyun[13]

B.     Pokok-pokok Pemikiran

Ø  Pemikiran Politik Al Mawardi

Menurut Al Mawardi, imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (nubuwwah) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia.[14]

Pengangkatan atau pemilihan imam menurut Al Mawardi adalah sebagai kewajiban sosial atau bersama (fardhu kifayah), seperti kewajiban mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim dan lain sebagainya.

Persoalan pengangkatan imamah untuk memimpin umat Islam menurut Al Mawardi adalah wajib. Menurut ia ada dua versi, yaitu:

a.       Wajib berdasarkan rasio, karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan diantara mereka.

b.      Wajib berdasarkan syariat, karena imamah menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorongnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya, Allah SWT berfirman:

يَااَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu.......”(an-Nisa’:59).[15]

Ø  Syarat-syarat Sebagai Calon Kepala Negara

Syarat-syarat calon Imamah yang harus dimiliki yaitu:

a.       Keseimbangan (Al Adalah) yang memenuhi semua kriteria.

b.      Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.

c.       Pancaindera lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya. Sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya itu.

d.      Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.

e.       Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.

f.       Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.[16]

C.     Analisis: Implikasi dan Relevansi

Ø  Implikasi dan relevansi

Dalam perspektif kontemporer, lembaga imamah tersebut dapat diidentikan dengan lembaga kepresidenan, sedangkan imam dapat disejajarkan dengan presiden atau kepala negara. Al-Mawardi memandang imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara. Ia juga menyatakan bahwa tugas utama imamah ialah menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi[17]:

اَلْاِمَامَةُ مَوْضُوْعَةُ لِخَلاَفَةِ النُّبُوَّةِ فِيْ حِرَاسَةِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيا

Dalam teori Al Mawardi ini, pelembagaan imamah dilakukan karena adanya perintah agama,dan bukan karena pertimbangan akal.

Konsep Al-Mawardi tentang pembentukan lembaga imamah dan pemilihan imam menyerupai konsep “kontrak” yang melibatkan dua pihak, yaitu imam (ahl imamah) dan rakyat atau pemilih (ahl al-ikhtiyar), atau ahl hall wa’l-‘aqd (orang yang mengurai dan mengikat). Ahl hall wa’l-‘aqd ini dapat dipandang sebagai sebuah lembaga yang mewakili aspirasi rakyat pada umumnya. Para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai jumlah anggota ahl hall wa’l-‘aqd. Sebagian berpendapat bahwa imam hanya dapat dipilih oleh mayoritas anggota ahl hall wa’l-‘aqd setiap negeri (bagian) agar dapat diperoleh persetujuan mayoritas rakyat. Tetapi Al-Mawardi mempertanyakan pendapat ini, karena fakta sejarah menunjukkan bahwa peristiwa bai’ah terhadap Abu Bakar sebagai khalifah dapat dilakukan hanya oleh orang-orang di Madinah, tanpa harus menunggu bai’ah dari mereka yang berada di luar Madinah.

Selain metode pemilihan melalui lembaga ahl al-ikhtiyar atau ahl hall wa’l-‘aqd, Al-Mawardi membolehkan pengangkatan atau penunjukan imam oleh imam yang sedang berkuasa tanpa meminta pertimbangan dari ahl al-ikhtiyar, asalkan calon penggantinya bukan ayahnya atau anak laki-lakinya.

Tentang hal ini, ada baiknya dikemukakan pendapat Abu Ya’la[1][18] yang juga menulis buku berjudul Al-Ahkam Al-Sulthaniyah. Menurut Abu Ya’la, pertimbangan dari ahl hall wa’l-‘aqd tetap diperlukan, karena ia membedakan antara langkah-langkah pencalonan imam dan kontrak (bai’ah) imam. Imam yang sedang berkuasa berhak untuk mengajukan calon penggantinya, tetapi bai’ah tetap menjadi hak ahl hall wa’l-‘aqd pada saat penggantian. Bahkan Abu Ya’la menambahkan bahwa imam tidak boleh menentukan atau mencalonkan ahl al-ikhtiyar yang akan memberikan bai’ah kepada calonnya. Dengan demikian konsep Abu Ya’la mengenai ‘ahd atau istikhlaf tampak menjunjung tinggi peranan penting kehendak rakyat dalam memilih imam, karena dengan demikian rakyat relatif terwakili oleh lembaga ahl hall wa’l-‘aqd.

Kualifikasi terakhir ini tidaklah dipandang sebagai suatu keharusan oleh pemikir-pemikir Sunni setelahnya dan penulis-penulis modern, sebab kualifikasi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan persamaan hak antara sesama muslim tanpa memandang asal-usul atau keturunannya. Bahkan Rasululllah SAW sendiri diakui oleh kaum Sunni tidak pernah menyatakan dengan tegas siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin umat.

Al-Mawardi dengan tegas menolak pendapat yang membolehkan adanya dua imam atau lebih pada waktu bersamaan. Dalam masalah ini, beliau tampaknya menyimpang dari doktrin Al-Asy’ari yang membolehkan adanya dua imam pada waktu yang bersamaan asal wilayah kekuasaannya terpisah jauh. Pendapat Al-Mawardi ini didasarkan pada argumen keagamaan, sebab bai’ah hanya bisa diberikan kepada satu orang pada satu waktu. Jika kemudian dilakukan bai’ah terhadap orang lain, maka kontrak yang kedua menjadi batal, sebagaimana berlaku dalam pernikahan.

Menurut Al-Mawardi, selama seorang imam mampu melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya dan tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, maka rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinannya. Tetapi, jika imam tidak lagi memenuhi syarat dan tanggungjawabnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya pemberhentian imam dari jabatannya. Secara garis besar, dalam teori Al-Mawardi, ada dua penyebab utama gugurnya kontrak antara imam dan rakyat: yaitu, jika imam berlaku tidak adil, dan jika imam mengalami cacat fisik. Jika hal ini terjadi, maka harus dilakukan pemilihan terhadap imam yang baru dengan kontrak yang baru pula.

Sebagai seorang penganut faham Syafi’i, Al-Mawardi menyetujui pemberhentian imam apabila didapati bersalah karena penyelewengan dan ketidakadilan. Selain itu, pemecatan imam juga disebabkan oleh hilangnya kesehatan jasmani dan mental, seperti menjadi gila, buta, dan kedua belah tangan atau kakinya terpotong, atau jika ia ditangkap oleh musuh dan tidak dapat membebaskan dirinya.

IV.             KESIMPULAN

Al Mawardi nama lengkapnya adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi Al BashriyAsy Syafi’i, lahir pada tahun 364 H (974 M) di Basrah. Al Mawardi adalah nama julukan dalam satu keluarga arab yang membuat dan memperdagangkan air mawar.

Pengangkatan atau pemilihan imam menurut Al Mawardi adalah sebagai kewajiban sosial atau bersama (fardhu kifayah), seperti kewajiban mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim dan lain sebagainya.

Persoalan pengangkatan imamah untuk memimpin umat Islam menurut Al Mawardi adalah wajib. Menurut ia ada dua versi,yaitu: wajib berdasarkan rasio dan wajib berdasarkan syari’at.

Dalam perspektif kontemporer, lembaga imamah tersebut dapat diidentikan dengan lembaga kepresidenan, sedangkan imam dapat disejajarkan dengan presiden atau kepala negara. Al Mawardi memandang imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara.

Hasil dari pembentukan imamah, membangun kita untuk mentaati segala peraturannya guna kemaslahatan kita bersama. Jika imamah membuat sebuah peraturan yang tidak untuk kemaslahatan bersama, maka kita tidak usah mentaati peraturannya.

V.                PENUTUP

Alhamdulillah makalah saya dapat selesai dengan tepat waktu, saya menyadari dalam pembuatan makalah ini terdapat kesalahan baik tulisan, editan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami menunggu kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan makalah saya selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Mawardi, tt. An Nukat wal ‘Uyun. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah

Rosyidi, Imron, 2000. Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Negara: Telaah Kritis Teori Al Mawardi Tentang Negara. Yogyakarka: TiaraWacana Yogya

Al Mawardi, 1994. Al Hawi Al Kabir Juz 1. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah

Iqbal, Muhammad, dkk, 1990. Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Al-Kattani, Abdul Hayyie, 2000. Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam. Jakarta: Gema Insani Press

Al Mawardi, tt. Al Ahkamus Sulthaniyyah wal Wilayaat Ad Diniyyah. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah

---

[1] Al Mawardi, An Nukat wal ‘Uyun Tafsir Al Mawardi Juz 1, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, tt), hal 9

[2] Ibid, hal 9-10

[3] Qamaruddin Khan, Al-Mawardi’s Theory of the State, Terj. Imron Rosyidi, Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Negara: Telaah Kritis Teori Al Mawardi Tentang Negara”, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), hal 37

[4] Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir Juz 1, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1994), hal 55

[5] Al Mawardi, loc.cit, hal 10-11

[6] Nama lengkap Al Khotib Al Baghdadi adalah Abu Bakar Ahmad bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi (wafat pada tahun 463 H). Al Khotib Al Baghdadi adalah murid yang sangat cerdas dan memiliki daya hafal yang tinggi. Lihat Al Mawardi, An Nukat wal ‘Uyun,(Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah,tt), hal 11

[7] Ibnu Khoyrun adalah Abul Fadhol Ahmad bin Husein Ma’ruf bin Al Baqolaniy (wafat pada tahun 488 H), Ibid

[8] Abdul Malik bin Ibrohim bin Ahmad Abul Fadhol Al Hamdani, terkenal dengan sebutan nama Al Muqoddas (wafat pada tahun 489 H), Ibid

[9] Dikenal dengan Ibnu Arabiyyah, Ibid

[10] Ibid,hal 12-13

[11] Al Ahkam Sulthaniyah adalah kitab prestisius karya Al Mawardi dalam bidang politik. Kitab ini berisikan mengenai berbagai persoalan politik dan tata negara dalam bingkai Islam.

[12] Al Hawi Al Kabir merupakan kitab yang terkenal sebagai kitab fiqih paling lengkap dalam Madzhab Syafi’i. Kitab ini berisi fiqih yang mencakup seluruh sendi.

[13] Dalam kitab tafsirnya ini Al Mawardi melakukan elaborasi, sebuah studi komparatif tafsir dari beberapa ulama tafsir dalam mrnafsirkan ayat-ayat Al Quran.

[14] Muhammad Iqbal dkk, Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1990), hal 18

[15] Imam Al Mawardi, Al Ahkam Sulthaniyyah wal Wilayat Ad Diniyyah Juz 1, (Beirut: Al Maktab al-Islami, 1996), penerjemah Abdul Hayyieal-Kattani dkk, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), cet.1,hal 15-16

[16] Ibid, hal 17-18

[17] Al Mawardi, Al Ahkamus Sulthaniyyah wal Wilayaat Ad Diniyyah, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, tt), hal 5

[18]  Abu Ya’la Muhammad bin Al-Husein bin Muhammad Al-Farra’ Al-Hanbali (380-458 H). Mengarang sejumlah kitab tentang politik dan administrasi negara. Antara lain, Itsbat Al-Imamah wa Al-Khulafa’ Al-Arba’ah, Al-Amr bi Al-Ma’ruf, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah dan lain-lain. Abu Ya’la adalah juga Qadhi Al-Qudhat kota Baghdad atas penunjukan Khalifah Al-Qaim Bi Amrillah (Muhammad bin Ubaidillah Al-Mahdi), khalifah penerus kekhalifahan Al-Qadir Billah.